Berita

Wamendagri dan Forkopimda Bahas Pengisian Jabatan Wabup Ciamis

57 / 100 Skor SEO

Proses pengisian jabatan Wakil Bupati Ciamis pasca-wafatnya Yana D Putra menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan antara Wamendagri Bima Arya Sugiarto dengan Forkopimda Ciamis.

Pertemuan yang berlangsung di Aula Setda Ciamis, Rabu (19/3/2025) itu membahas berbagai aspek terkait tata kelola pemerintahan daerah, termasuk mekanisme pemilihan pendamping Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya.

Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya menegaskan mekanisme pemilihan Wakil Bupati sepenuhnya diserahkan kepada Bupati Herdiat Sunarya dan DPRD Ciamis.

“Saya akan berkomunikasi langsung dengan Pak Bupati mengenai proses pengisian posisi Wakil Bupati ini,” ujar Bima.

Ia menekankan pentingnya menjaga proses pemilihan agar berjalan dengan suasana kekeluargaan serta mengedepankan musyawarah dan mufakat.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, sesuai ketentuan undang-undang, pengisian jabatan Wakil Bupati dapat mengusulkan dua nama calon.

“Setelah Lebaran, diharapkan sudah ada usulan nama Wakil Bupati. Undang-undang memberikan ruang untuk dua kandidat agar nantinya Bupati memiliki pendamping yang sejalan dalam menjalankan roda pemerintahan,” jelasnya.

Selain membahas pengisian jabatan Wakil Bupati, pertemuan tersebut juga menyoroti sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran APBD dengan visi-misi kepala daerah.

Dalam paparannya, Bima Arya menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran agar alokasi dana dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

APBD harus mampu menjadi instrumen yang menyelaraskan antara program Asta Cita dan visi-misi kepala daerah.

“Perencanaan anggaran harus memiliki keterpaduan yang jelas agar setiap program yang direncanakan dapat direalisasikan secara efektif,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah lebih cermat dalam menyusun perencanaan anggaran dan menghindari pengeluaran yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan daerah.

“Jika ada program yang tidak memiliki korelasi langsung dengan prioritas pembangunan, sebaiknya dihapus dan dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak,” tandas Bima.

Lanjutkan Membaca
Back to top button