Sebuah keputusan penting diambil oleh Pengadilan Distrik Barat Seoul pada Minggu (4/1), menolak permohonan penangguhan yang diajukan oleh tim hukum Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol.
Permohonan tersebut bertujuan untuk membatalkan surat perintah penahanan dan penggeledahan terhadap kediaman presiden, yang sebelumnya dikeluarkan oleh pengadilan yang sama.
Latar Belakang Kasus
Surat perintah penahanan dan penggeledahan terhadap Yoon terkait dengan penyelidikan atas dugaan perannya dalam upaya darurat militer yang gagal pada 3 Desember.
Surat perintah ini juga mencakup izin untuk menggeledah kompleks kediaman presiden di pusat Seoul.
Namun, pelaksanaan surat perintah tersebut pada Jumat (3/1) tidak berjalan mulus.
Badan Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), yang bertanggung jawab atas kasus ini, mengalami kebuntuan selama enam jam.
Pasukan Pengamanan Kepresidenan menolak memberikan akses kepada petugas CIO, yang akhirnya terpaksa menarik diri dari lokasi.
Keberatan Tim Hukum Yoon
Tim hukum Yoon, yang dipimpin oleh pengacara Yun Gap-geun, mengajukan keberatan atas surat perintah tersebut.
Mereka menyebutnya cacat secara hukum dan mengklaim bahwa hakim yang mengeluarkan perintah bertindak sewenang-wenang.
Tim hukum juga berpendapat bahwa hukum pidana yang melarang eksekusi surat perintah di area militer dan keamanan terbatas semestinya berlaku dalam kasus ini.
“Kami akan mempertimbangkan apakah akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung,” ujar Yun Gap-geun. Ia juga menegaskan bahwa penolakan pengadilan terhadap permohonan penangguhan tidak serta-merta membenarkan keabsahan surat perintah tersebut.
Keputusan Pengadilan
Pengadilan Distrik Barat Seoul menolak permohonan tim hukum Yoon tanpa memberikan rincian alasan penolakannya.
Langkah ini memperkuat posisi hukum Badan Investigasi Korupsi dalam menjalankan penyelidikan terhadap Yoon.
Langkah Selanjutnya
Setelah penolakan ini, tim hukum Presiden Yoon masih mempertimbangkan opsi banding ke Mahkamah Agung.
Kasus ini menjadi perhatian luas di Korea Selatan, mengingat sensitivitasnya yang melibatkan institusi kepresidenan dan potensi implikasi hukum terhadap Yoon Suk Yeol sebagai presiden yang sedang menjabat.
Tanggapan Publik dan Pengamat
Keputusan pengadilan ini memicu diskusi publik mengenai batasan hukum dan perlindungan hukum bagi pejabat tinggi negara, termasuk presiden.
Banyak pihak menilai bahwa langkah pengadilan mencerminkan independensi lembaga peradilan dalam menangani kasus-kasus yang menyangkut kekuasaan eksekutif.
