Pemerintah Kabupaten Ciamis mengajukan usulan kebutuhan formasi ASN (Aparatur Sipil Negara) tahun 2024 sebanyak 400 formasi ke MenPAN RB.
Hal itu menindaklanjuti surat Menteri PAN-RB Nomor B/3540/M.SM.01.00/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang usulan jumlah kebutuhan ASN Tahun 2024
Kepala BKPSDM Ciamis, Ai Rusli Suargi S.STP.,M.Si., membenarkan usulan kebutuhan 400 formasi ASN di Kabupaten Ciamis tersebut.
Ai Rusli menuturkan, 400 formasi tersebut antaralain terdiri dari 250 formasi CPNS dan 150 formasi PPPK.
Lebih lanjut, Ai Rusli menjelaskan, sesuai ketentuan surat MenPAN tersebut, formasi CPNS dialokasikan bagi jabatan teknis.
Sedangkan formasi PPPK, kata Ai Rusli, khusus jabatan fungsional tenaga kesehatan dan tenaga guru serta beberapa jabatan teknis lainnya.
Menurut Ai Rusli, usulan yang pihaknya sampaikan ke MenPAN RB sudah merujuk hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja (Anjab dan ABK).
Termasuk, Ai Rusli menambahkan, berdasarkan persentase pemenuhan kebutuhan ASN jabatan teknis dengan fungsional serta mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. (adv)
Terkait
Pemerintah Kabupaten Ciamis mengajukan usulan kebutuhan formasi ASN (Aparatur Sipil Negara) tahun 2024 sebanyak 400 formasi ke MenPAN RB.
Hal itu menindaklanjuti surat Menteri PAN-RB Nomor B/3540/M.SM.01.00/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang usulan jumlah kebutuhan ASN Tahun 2024
Kepala BKPSDM Ciamis, Ai Rusli Suargi S.STP.,M.Si., membenarkan usulan kebutuhan 400 formasi ASN di Kabupaten Ciamis tersebut.
Ai Rusli menuturkan, 400 formasi tersebut antaralain terdiri dari 250 formasi CPNS dan 150 formasi PPPK.
Lebih lanjut, Ai Rusli menjelaskan, sesuai ketentuan surat MenPAN tersebut, formasi CPNS dialokasikan bagi jabatan teknis.
Sedangkan formasi PPPK, kata Ai Rusli, khusus jabatan fungsional tenaga kesehatan dan tenaga guru serta beberapa jabatan teknis lainnya.
Menurut Ai Rusli, usulan yang pihaknya sampaikan ke MenPAN RB sudah merujuk hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja (Anjab dan ABK).
Termasuk, Ai Rusli menambahkan, berdasarkan persentase pemenuhan kebutuhan ASN jabatan teknis dengan fungsional serta mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. (adv)
Terkait
