Pemerintah Kabupaten Ciamis terus berupaya mewujudkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat diakses dan digunakan secara luas.
Dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berperan sebagai Wali Data, yang memiliki tugas strategis dalam memastikan kelancaran dan keberlanjutan penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat kabupaten.
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia bukan sekadar program administratif, tetapi merupakan bagian integral dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Ciamis.
Untuk itu, keberhasilan implementasinya memerlukan kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Landasan Hukum Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Ciamis
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Ciamis didasarkan pada sejumlah regulasi hukum, mulai dari:
- Undang-Undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi dan tata kelola data,
- Peraturan Pemerintah yang mengatur kebijakan statistik dan pengelolaan informasi publik,
- Peraturan Presiden yang menjadi payung hukum nasional terkait Satu Data Indonesia,
- Peraturan Badan yang menetapkan standar teknis pengelolaan data,
- Peraturan Bupati yang menjadi pedoman implementasi SDI di tingkat daerah.
Kerangka regulasi ini menjadi landasan kuat dalam memastikan bahwa penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Ciamis dapat berjalan sesuai standar, terkoordinasi, dan mampu mendukung berbagai aspek pembangunan daerah.
Tantangan dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Ciamis
Meskipun telah memiliki kerangka regulasi yang jelas, Diskominfo Kabupaten Ciamis mengidentifikasi tujuh tantangan utama dalam tata kelola data pemerintahan yang perlu segera dibenahi:
- Data sudah tersedia, tetapi sulit diakses.
- Data sudah ada, tetapi metadata belum jelas.
- Data yang tersedia belum selalu aktual.
- Pemutakhiran data telah dilakukan, tetapi belum terjadwal secara tertib.
- Kegiatan statistik sudah ada, tetapi belum terintegrasi dengan baik.
- Data telah dikumpulkan, tetapi pemanfaatannya belum optimal.
Menurut Kepala Diskominfo Kabupaten Ciamis, H. Tino Armyanto Lukman Slamet, ST, MSi, berbagai tantangan ini harus segera diatasi agar sistem Satu Data Indonesia benar-benar dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
Tujuan Utama Satu Data Indonesia
Dalam penjelasannya, Tino menegaskan bahwa tujuan utama dari implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Ciamis adalah:
- Menyediakan acuan dalam tata kelola data bagi pemerintah pusat dan daerah guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.
- Mewujudkan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu, yang dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan oleh berbagai instansi pemerintah.
- Mendorong keterbukaan dan transparansi data, sehingga kebijakan pembangunan dapat dirumuskan berdasarkan data yang valid dan dapat dipercaya.
- Mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keempat tujuan ini merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola data yang berkualitas dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.
Prinsip Dasar Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia, terdapat empat prinsip utama yang harus dipenuhi:
- Memenuhi standar data, sehingga data yang disajikan dapat digunakan secara luas dan memiliki kualitas yang baik.
- Memiliki metadata, yaitu informasi yang menjelaskan tentang sumber, metode pengumpulan, serta karakteristik data yang tersedia.
- Memenuhi kaidah interoperabilitas data, yang memungkinkan data dari berbagai sumber dapat diintegrasikan dan saling melengkapi.
- Menggunakan kode referensi atau data induk, sehingga tidak terjadi duplikasi dan inkonsistensi dalam penyajian data.
Keempat prinsip ini menjadi pedoman dalam membangun sistem data yang lebih terstruktur, transparan, dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh berbagai pemangku kepentingan.
Struktur Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Ciamis
Untuk memastikan kelancaran implementasi Satu Data Indonesia, Kabupaten Ciamis telah membentuk struktur penyelenggara yang terdiri dari:
- Forum dan Sekretariat Penyelenggara SDI Kabupaten Ciamis
- Pengelola Sistem Data Kabupaten Ciamis
Lebih lanjut, struktur ini diperinci menjadi beberapa elemen utama:
- Sekretariat SDI berada di bawah koordinasi Bappeda Kabupaten Ciamis.
- Pembina Data, yang dijalankan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ciamis.
- Simpul Jaringan Pemda, yang melibatkan berbagai perangkat daerah sebagai penghubung sistem data.
- Diskominfo sebagai Wali Data, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengolahan, dan diseminasi data.
- Wali Data Pendukung, terdiri dari pegawai di unit kerja OPD yang diberi tugas khusus dalam mengelola data.
- Produsen Data, yakni OPD atau organisasi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang berperan dalam menghasilkan data pemerintahan.
Susunan Keanggotaan Forum dan Sekretariat Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Ciamis
Sebagai bagian dari tata kelola SDI, Kabupaten Ciamis telah menetapkan susunan keanggotaan yang terdiri dari:
- Pengarah: Bupati Ciamis
- Ketua: Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis
- Koordinator: Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis
- Pembina Data: Kepala BPS Kabupaten Ciamis
- Wali Data: Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Ciamis
- Wali Data Pendukung: Sekretaris dan Kepala Bagian Tata Usaha SKPD se-Kabupaten Ciamis
- Produsen Data: Seluruh perangkat daerah Kabupaten Ciamis
- Pengguna Data: Instansi daerah serta pihak-pihak yang memanfaatkan data yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis
Sebagai Wali Data, Diskominfo Kabupaten Ciamis memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan Satu Data Indonesia berjalan dengan baik.
Dengan tantangan yang telah teridentifikasi dan struktur penyelenggaraan yang telah dibentuk, diharapkan program ini dapat meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan berbasis data.
Keberhasilan implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Ciamis tidak hanya bergantung pada Diskominfo semata, tetapi juga memerlukan kerja sama yang erat antara berbagai instansi, perangkat daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.
Dengan data yang akurat, transparan, dan mudah diakses, kebijakan pembangunan di Kabupaten Ciamis dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
