Kemenhub Ungkap Kondisi Bus Trans Putera Fajar yang Kecelakaan di Subang, Ternyata…

Ditjen Hubdat Kemenhub angkat bicara terkait kecelakaan bus pariwisata PO Trans Putera Fajar yang membawa rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat, pada Sabtu (11/5) petang.

Kecelakaan maut ini menelan korban jiwa sebanyak 11 orang dan puluhan lainnya luka-luka.

Dirjen Hubdat Kemenhub, Budi Setiyadi, mengungkapkan hasil temuan pihaknya terkait kondisi bus yang mengalami kecelakaan.

“Hasil temuan kami di lapangan, bus tersebut sudah tidak laik jalan,” jelas Budi, seperti dikutip dari tribunnews.com, Minggu (12/05/2024).

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa bus tersebut memiliki beberapa indikasi ketidaklaikan jalan.

Bus dengan nomor polisi AD 7524 OG ini memiliki masa berlaku uji KIR yang sudah habis sejak Desember 2023.

Budi menduga rem bus mengalami blong, sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraan saat melintas di turunan.

Selain itu, kuat dugaan bus melaju dengan kecepatan tinggi, tidak sesuai dengan kondisi jalan yang menurun dan berkelok.

“Petugas juga menemukan ban bus dalam kondisi yang tidak prima,” katanya.

Budi menegaskan bahwa Kemenhub akan menindak tegas PO Trans Putera Fajar atas kelalaiannya dengan mencabut izin usaha PO Trans Putera Fajar.

Kemenhub juga akan mendorong aparat penegak hukum untuk memproses kasus ini secara tuntas.

Untuk itu, kata Budi, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Ditjen Hubdat Kemenhub angkat bicara terkait kecelakaan bus pariwisata PO Trans Putera Fajar yang membawa rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat, pada Sabtu (11/5) petang.

Kecelakaan maut ini menelan korban jiwa sebanyak 11 orang dan puluhan lainnya luka-luka.

Dirjen Hubdat Kemenhub, Budi Setiyadi, mengungkapkan hasil temuan pihaknya terkait kondisi bus yang mengalami kecelakaan.

“Hasil temuan kami di lapangan, bus tersebut sudah tidak laik jalan,” jelas Budi, seperti dikutip dari tribunnews.com, Minggu (12/05/2024).

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa bus tersebut memiliki beberapa indikasi ketidaklaikan jalan.

Bus dengan nomor polisi AD 7524 OG ini memiliki masa berlaku uji KIR yang sudah habis sejak Desember 2023.

Budi menduga rem bus mengalami blong, sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraan saat melintas di turunan.

Selain itu, kuat dugaan bus melaju dengan kecepatan tinggi, tidak sesuai dengan kondisi jalan yang menurun dan berkelok.

“Petugas juga menemukan ban bus dalam kondisi yang tidak prima,” katanya.

Budi menegaskan bahwa Kemenhub akan menindak tegas PO Trans Putera Fajar atas kelalaiannya dengan mencabut izin usaha PO Trans Putera Fajar.

Kemenhub juga akan mendorong aparat penegak hukum untuk memproses kasus ini secara tuntas.

Untuk itu, kata Budi, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

DMI Ciamis Tegaskan Konsep Masjid Hijau dan Masjid Ramah Lingkungan Memiliki Tujuan Serupa

Ketua DMI Ciamis, Drs. H. Syarief Nurhidayat, menyatakan bahwa Masjid Hijau dan Masjid Ramah Lingkungan memiliki tujuan serupa dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. DMI Ciamis meluncurkan Anugerah Masjid Ramah 2025, menilai masjid berdasarkan keramahan, terutama aspek lingkungan, aksesibilitas, dan dukungan untuk semua kalangan. Penilaian akan berlangsung hingga November 2025.

Direktur Pendistribusian Baznas RI Kunjungi Posko Mudik Ciamis, Pantau Layanan untuk Pemudik

Ahmad Fikri, Direktur Pendistribusian Baznas RI, mengunjungi Posko Mudik Baznas di Ciamis untuk memastikan pelayanan pemudik optimal selama perjalanan. Posko menyediakan berbagai layanan gratis dan juga memfasilitasi zakat. Selain Posko Mudik, ada juga Posko Balik beroperasi setelah Idul Fitri. Kedua posko dijaga oleh personel terlatih.

Herry Dermawan; Petani Bisa Laporkan Bulog Jika Tak Serap Gabah dan Beras

Anggota Komisi IV DPR RI, Herry Dermawan, menegaskan hak petani melaporkan Bulog jika tidak menyerap gabah dan beras sesuai regulasi. Ia mendorong petani melaporkan penolakan tersebut dan memastikan Bulog membeli gabah kering giling dengan harga Rp6.500. Herry menekankan pentingnya pengawasan infrastruktur dan bantuan pertanian untuk kesejahteraan petani.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!