Pemerintah resmi menetapkan hilirisasi ubi kayu atau singkong sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029.
Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia Ciamis, KH. Ahmad Aos Abdul Azis.
KH. Ahmad Aos Abdul Azis menyatakan kegembiraannya atas kebijakan ini karena dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani singkong dan masyarakat secara umum.
“Tentu saja kami menyambut gembira keputusan pemerintah menjadikan hilirisasi komoditas singkong sebagai Program Strategis Nasional di era Prabowo-Gibran,” ujarnya, Minggu (09/03/2025).
Menurut Ahmad Aos, kebijakan ini sejalan dengan visi dan misi Tani Merdeka Indonesia yang berorientasi pada kemandirian dan kesejahteraan petani guna memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Yang terpenting adalah bagaimana program ini bisa menciptakan petani yang mandiri dan sejahtera, sehingga bisa memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan pangan nasional,” tambahnya.
Ahmad Aos menekankan bahwa hilirisasi singkong tidak hanya menguntungkan para petani, tetapi juga membuka peluang besar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor usaha berbasis singkong.
Dengan adanya program ini, diharapkan ada peningkatan nilai tambah pada produk turunan singkong, mulai dari industri pangan hingga bioetanol.
“Kami berharap dengan adanya hilirisasi ini, para petani singkong, UMKM, dan dunia usaha yang berbasis singkong bisa terdorong menjadi lebih sejahtera,” ungkapnya.
Seiring dengan penetapan singkong, ubi jalar, dan sagu sebagai komoditas prioritas dalam RPJM 2025-2029.
Langkah pemerintah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional, mengurangi ketergantungan pada impor, serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat pedesaan.
Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri berbasis singkong.
Dengan kebijakan hilirisasi ini, diharapkan produksi singkong nasional dapat meningkat, sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri tetapi juga memiliki daya saing di pasar internasional.
Ahmad Aos menambahkan bahwa program ini juga harus didukung dengan kebijakan pendampingan bagi petani, akses terhadap teknologi pertanian modern, serta peningkatan infrastruktur untuk distribusi hasil panen.
“Hilirisasi singkong ini harus diikuti dengan kebijakan yang berpihak pada petani, termasuk akses ke permodalan, pelatihan, serta penguatan rantai distribusi agar program ini benar-benar memberikan manfaat secara maksimal,” pungkasnya.
