Biden Ampuni Hunter: Kontroversi Jelang Akhir Jabatan

60 / 100 Skor SEO

Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengambil langkah kontroversial menjelang berakhirnya masa jabatannya dengan memberikan pengampunan penuh kepada putranya, Hunter Biden, yang terjerat dua kasus hukum.

Pengampunan ini diumumkan pada sebuah pernyataan resmi yang dirilis Gedung Putih pada awal Desember 2024.

“Hari ini, saya menandatangani surat pengampunan penuh dan tanpa syarat untuk putra saya, Hunter Biden,” ujar Presiden Biden, seperti dilaporkan CNN.

Langkah ini dilakukan menjelang pergantian pemerintahan, dengan Donald Trump dipastikan akan menjabat sebagai presiden berikutnya pada Januari 2025.

Kasus yang Menjerat Hunter Biden

Hunter Biden sebelumnya menghadapi ancaman hukuman terkait dua dakwaan besar: pelanggaran undang-undang kepemilikan senjata api dan penghindaran pajak.

Sidang untuk vonis kasus senjata api dijadwalkan pada 12 Desember, sementara vonis terkait pelanggaran pajak direncanakan pada 16 Desember.

Namun, pemberian pengampunan oleh Presiden Biden secara efektif mengakhiri proses hukum tersebut.

Tidak hanya menghentikan dakwaan yang ada, pengampunan ini mencakup semua potensi pelanggaran hukum federal Hunter Biden sejak 1 Januari 2014 hingga 1 Desember 2024.

Rentang waktu ini mencakup aktivitas Hunter selama menjabat di dewan direksi perusahaan energi Ukraina, Burisma, serta investigasi atas transaksi bisnisnya di luar negeri yang kerap menuai kritik.

Janji yang Diingkari?

Langkah Presiden Biden ini memicu kontroversi besar di Amerika Serikat. Sebelumnya, Biden berulang kali menegaskan bahwa ia tidak akan mengintervensi kasus hukum yang melibatkan putranya.

Dalam beberapa kesempatan, ia menolak untuk memberikan jaminan pengampunan atau meringankan hukuman Hunter.

Keputusan ini memunculkan kritik dari berbagai pihak yang menilai Biden telah melanggar janji untuk tidak mencampuri urusan hukum demi melindungi keluarganya.

Di sisi lain, Biden beralasan bahwa tindakan ini diambil karena Hunter Biden, menurutnya, telah menjadi korban “penuntutan yang tebang pilih dan tidak adil.” Biden menuduh lawan-lawan politiknya di Kongres memanfaatkan kasus ini untuk menyerang dirinya secara pribadi dan menghambat pencalonannya kembali sebagai presiden.

“Saya yakin rakyat Amerika akan memahami mengapa seorang ayah sekaligus Presiden mengambil keputusan ini,” ujar Biden.

Dampak Hukum dan Politik

Pengampunan penuh ini tidak dapat dibatalkan oleh pemerintahan berikutnya, termasuk oleh Presiden terpilih Donald Trump.

Namun, langkah ini diperkirakan akan memperdalam perpecahan politik di Amerika Serikat.

Para pengkritik dari Partai Republik menyebut tindakan Biden sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, sementara pendukung Biden menilai keputusan ini adalah tindakan seorang ayah yang membela anaknya dari ketidakadilan.

Dengan keputusan ini, sidang vonis Hunter Biden kemungkinan besar akan dibatalkan.

Namun, pengampunan ini juga menimbulkan pertanyaan lebih besar tentang penggunaan wewenang grasi presiden di masa depan dan implikasinya terhadap persepsi publik tentang keadilan hukum.

Keputusan ini tidak hanya menjadi salah satu langkah terakhir Presiden Biden, tetapi juga akan meninggalkan jejak mendalam dalam perjalanan politik dan hukum Amerika Serikat di masa mendatang.

60 / 100 Skor SEO

Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengambil langkah kontroversial menjelang berakhirnya masa jabatannya dengan memberikan pengampunan penuh kepada putranya, Hunter Biden, yang terjerat dua kasus hukum.

Pengampunan ini diumumkan pada sebuah pernyataan resmi yang dirilis Gedung Putih pada awal Desember 2024.

“Hari ini, saya menandatangani surat pengampunan penuh dan tanpa syarat untuk putra saya, Hunter Biden,” ujar Presiden Biden, seperti dilaporkan CNN.

Langkah ini dilakukan menjelang pergantian pemerintahan, dengan Donald Trump dipastikan akan menjabat sebagai presiden berikutnya pada Januari 2025.

Kasus yang Menjerat Hunter Biden

Hunter Biden sebelumnya menghadapi ancaman hukuman terkait dua dakwaan besar: pelanggaran undang-undang kepemilikan senjata api dan penghindaran pajak.

Sidang untuk vonis kasus senjata api dijadwalkan pada 12 Desember, sementara vonis terkait pelanggaran pajak direncanakan pada 16 Desember.

Namun, pemberian pengampunan oleh Presiden Biden secara efektif mengakhiri proses hukum tersebut.

Tidak hanya menghentikan dakwaan yang ada, pengampunan ini mencakup semua potensi pelanggaran hukum federal Hunter Biden sejak 1 Januari 2014 hingga 1 Desember 2024.

Rentang waktu ini mencakup aktivitas Hunter selama menjabat di dewan direksi perusahaan energi Ukraina, Burisma, serta investigasi atas transaksi bisnisnya di luar negeri yang kerap menuai kritik.

Janji yang Diingkari?

Langkah Presiden Biden ini memicu kontroversi besar di Amerika Serikat. Sebelumnya, Biden berulang kali menegaskan bahwa ia tidak akan mengintervensi kasus hukum yang melibatkan putranya.

Dalam beberapa kesempatan, ia menolak untuk memberikan jaminan pengampunan atau meringankan hukuman Hunter.

Keputusan ini memunculkan kritik dari berbagai pihak yang menilai Biden telah melanggar janji untuk tidak mencampuri urusan hukum demi melindungi keluarganya.

Di sisi lain, Biden beralasan bahwa tindakan ini diambil karena Hunter Biden, menurutnya, telah menjadi korban “penuntutan yang tebang pilih dan tidak adil.” Biden menuduh lawan-lawan politiknya di Kongres memanfaatkan kasus ini untuk menyerang dirinya secara pribadi dan menghambat pencalonannya kembali sebagai presiden.

“Saya yakin rakyat Amerika akan memahami mengapa seorang ayah sekaligus Presiden mengambil keputusan ini,” ujar Biden.

Dampak Hukum dan Politik

Pengampunan penuh ini tidak dapat dibatalkan oleh pemerintahan berikutnya, termasuk oleh Presiden terpilih Donald Trump.

Namun, langkah ini diperkirakan akan memperdalam perpecahan politik di Amerika Serikat.

Para pengkritik dari Partai Republik menyebut tindakan Biden sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, sementara pendukung Biden menilai keputusan ini adalah tindakan seorang ayah yang membela anaknya dari ketidakadilan.

Dengan keputusan ini, sidang vonis Hunter Biden kemungkinan besar akan dibatalkan.

Namun, pengampunan ini juga menimbulkan pertanyaan lebih besar tentang penggunaan wewenang grasi presiden di masa depan dan implikasinya terhadap persepsi publik tentang keadilan hukum.

Keputusan ini tidak hanya menjadi salah satu langkah terakhir Presiden Biden, tetapi juga akan meninggalkan jejak mendalam dalam perjalanan politik dan hukum Amerika Serikat di masa mendatang.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

DMI Ciamis Tegaskan Konsep Masjid Hijau dan Masjid Ramah Lingkungan Memiliki Tujuan Serupa

Ketua DMI Ciamis, Drs. H. Syarief Nurhidayat, menyatakan bahwa Masjid Hijau dan Masjid Ramah Lingkungan memiliki tujuan serupa dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. DMI Ciamis meluncurkan Anugerah Masjid Ramah 2025, menilai masjid berdasarkan keramahan, terutama aspek lingkungan, aksesibilitas, dan dukungan untuk semua kalangan. Penilaian akan berlangsung hingga November 2025.

Direktur Pendistribusian Baznas RI Kunjungi Posko Mudik Ciamis, Pantau Layanan untuk Pemudik

Ahmad Fikri, Direktur Pendistribusian Baznas RI, mengunjungi Posko Mudik Baznas di Ciamis untuk memastikan pelayanan pemudik optimal selama perjalanan. Posko menyediakan berbagai layanan gratis dan juga memfasilitasi zakat. Selain Posko Mudik, ada juga Posko Balik beroperasi setelah Idul Fitri. Kedua posko dijaga oleh personel terlatih.

Herry Dermawan; Petani Bisa Laporkan Bulog Jika Tak Serap Gabah dan Beras

Anggota Komisi IV DPR RI, Herry Dermawan, menegaskan hak petani melaporkan Bulog jika tidak menyerap gabah dan beras sesuai regulasi. Ia mendorong petani melaporkan penolakan tersebut dan memastikan Bulog membeli gabah kering giling dengan harga Rp6.500. Herry menekankan pentingnya pengawasan infrastruktur dan bantuan pertanian untuk kesejahteraan petani.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!