Anggota Komisi IV DPR RI, Ir. H. Herry Dermawan, menegaskan bahwa para petani memiliki hak untuk melaporkan Perum Bulog jika perusahaan plat merah tersebut tidak menjalankan kewajibannya dalam menyerap gabah dan beras hasil panen mereka.
Pernyataan ini disampaikan di hadapan ratusan petani dan penyuluh dalam acara Menyongsong Swasembada Pangan yang berlangsung di Aula STIKes Muhammadiyah Ciamis, Kamis (27/03/2025).
“Laporkan saja ke APH, baik ke Kepolisian, TNI, maupun media. Itu boleh, karena sudah ada ketentuan yang mengharuskan Bulog menyerap hasil panen petani, baik dalam bentuk GKP maupun beras,” ujar Herry dengan tegas.
Menurutnya, kewajiban Bulog dalam menyerap hasil panen petani bukan sekadar kebijakan, tetapi sudah menjadi regulasi yang harus dijalankan.
Untuk itu, apabila ditemukan adanya indikasi penolakan dari pihak Bulog terhadap hasil panen petani, maka hal tersebut perlu segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti.
Lebih lanjut, Herry menegaskan bahwa Bulog juga diwajibkan membeli gabah kering giling (GKG) dengan harga yang telah ditetapkan, yakni Rp6.500 per kilogram.
“Bulog harus membeli gabah kering giling dengan harga Rp6.500 per kilogram, ini sudah ada ketentuannya,” katanya.
Harga tersebut ditetapkan guna memberikan kepastian kepada petani dalam menjual hasil panen mereka, sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar.
Ia berharap dengan adanya ketentuan ini, para petani tidak lagi mengalami kerugian akibat anjloknya harga gabah di tingkat petani.
Herry juga menegaskan bahwa pihaknya bersama pemerintah akan terus memantau kondisi pertanian dari hulu hingga hilir.
Ia menyoroti berbagai aspek yang menjadi perhatian utama, mulai dari infrastruktur pengairan seperti irigasi, ketersediaan pupuk, alat mesin pertanian (alsintan), hingga hasil panen yang dihasilkan.
“Kami di legislatif bersama pemerintah memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” katanya.
Oleh karena itu, kata Herry, setiap aspek yang berkaitan dengan pertanian, baik dari segi infrastruktur, bantuan, hingga mekanisme distribusi hasil panen akan terus diawasi dan dievaluasi.
Terkait pembangunan dan perbaikan sistem irigasi pertanian, Herry menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Ia mendorong pemerintah daerah untuk aktif mengajukan usulan terkait kebutuhan pembangunan irigasi agar dapat segera dieksekusi oleh pemerintah pusat.
“Silakan daerah mengusulkan kebutuhan irigasi pertanian, karena itu haknya Kementerian Pertanian untuk mengakomodir. Nantinya, proses eksekusi akan dilakukan oleh Kementerian PUPR,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Herry juga menyoroti bantuan alat mesin pertanian (alsintan) yang baru-baru ini disalurkan oleh pemerintah pusat kepada kelompok tani di daerah.
Menurutnya, bantuan ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendukung program swasembada pangan nasional.
Namun, ia berpesan agar bantuan alsintan yang telah diberikan benar-benar dijaga dan dimanfaatkan sebaik mungkin.
“Saya titip pesan kepada para petani dan kelompok tani di Ciamis, tolong jaga amanah ini. Jangan sampai alsintan yang telah diberikan justru hilang atau tidak jelas penggunaannya,” tegasnya.
Selain itu, Herry menekankan bahwa tata kelola pupuk terus mengalami perbaikan.
Ia berharap distribusi pupuk dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien agar tidak terjadi keterlambatan dalam pemenuhan kebutuhan petani di lapangan.
“Dari sisi birokrasi, kita harus mempercepat daya serap pupuk agar lebih mudah diakses oleh petani. Jangan sampai terjadi kendala antara permintaan petani dan ketersediaan pupuk di lapangan,” pungkasnya.
Sementara itu, Manajer III Pupuk Indonesia Wilayah Jawa Barat, Resya Nugraha, yang turut hadir dalam acara tersebut, menegaskan pihaknya selalu memantau distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Ciamis.
Resya menuturkan, pihaknya terus mengawasi intensitas transaksi pupuk subsidi, baik harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan.
“Hal ini dilakukan untuk memastikan daya serap pupuk subsidi di Kabupaten Ciamis berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan petani,” ungkap Resya.
Acara yang berlangsung dalam suasana penuh kehangatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, di antaranya Wakil Ketua DPRD Ciamis, H. Komar Hermawan, Ketua Komisi B DPRD Ciamis, Awan, serta Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis, Ir. H. Budi Wibowo.
Dalam sesi dialog, para petani dan penyuluh diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi serta permasalahan yang mereka hadapi di lapangan.
Interaksi yang hangat antara peserta dan para pemangku kebijakan menjadikan acara ini lebih dinamis dan solutif.
Sebagai bentuk apresiasi kepada para peserta, acara juga diwarnai dengan pembagian door prize serta bingkisan Hari Raya bagi para penyuluh pertanian, petani, dan petani milenial yang hadir.
Acara kemudian ditutup dengan kegiatan buka puasa bersama, yang semakin mempererat kebersamaan antara petani dan para pemangku kepentingan di sektor pertanian.
