Bayang-bayang krisis ikan menghantui Kabupaten Ciamis. Produksi ikan yang melimpah di tahun 2023, mencapai 26 ribu ton, terancam merosot akibat dilema para pembudidaya ikan yang terjebak dalam jeratan kenaikan harga pakan.
Meskipun potensi budidaya ikan di Ciamis sangat besar, sektor ini masih terhambat oleh skema usaha yang belum matang.
Mayoritas pembudidaya masih terpaku pada skala rumah tangga, terkendala oleh ongkos produksi yang kian membengkak, terutama harga pakan yang terus meroket.
“Para pembudidaya ikan masih terkendala pakan. Harga pakan yang terus naik membuat ongkos produksi budidaya ikan menjadi kendala tersendiri,” ungkap Kepala Bidang Perikanan Disnakan Ciamis, Yanti.
Upaya sosialisasi untuk mengubah skema usaha ke arah komersial terhambat oleh kekhawatiran para pembudidaya terkait kenaikan harga pakan yang tak kunjung mereda.
“Mereka beralasan kenaikan harga pakan yang terus menerus,” ujar Yanti.
Kekhawatiran ini diperkuat oleh pengakuan para pedagang pakan ikan di Ciamis.
Ratna, pedagang pakan ikan di Sukajadi Sadananya, mengungkapkan bahwa kenaikan harga pakan terjadi hampir setiap minggu.
“Ada merk tertentu sampai 5000 Rupiah kenaikan per bulannya. Ada juga yang stabil. Tergantung merknya. Hanya, rata-rata naik,” ungkap Ratna.
Tuntun, penjual pakan ikan di Desa Mekarjadi Sadananya, juga mengakui fenomena ini.
“Dari sananya sudah naik. Paling saya ambil keuntungan minimal saja. Itung-itung ganti ongkos bensin,” ujarnya.
Dilema ini bagaikan bom waktu yang siap meledak. Kenaikan harga pakan yang tak terkendali akan melumpuhkan sektor budidaya ikan, berakibat pada krisis ikan dan merugikan masyarakat Ciamis.
Pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk mengatasi krisis ini.
Subsidi pakan ikan, edukasi dan pendampingan para pembudidaya, serta pengembangan skema usaha yang lebih efisien dan tahan gejolak harga, menjadi solusi yang mutlak dijalankan.
Masa depan sektor perikanan Ciamis, dan ketahanan pangan masyarakat, bertumpu pada solusi yang tepat dan cepat.
Krisis ini bukan hanya dilema para pembudidaya, tapi juga tantangan bagi pemerintah untuk membuktikan komitmennya dalam membangun ekonomi kerakyatan.
